JAKARTA - Peringatan Hari Pahlawan 2025 menjadi momen penting sekaligus kontroversial bagi publik Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan 10 nama penerima gelar Pahlawan Nasional pada hari ini, Senin, 10 November 2025. Salah satu nama yang paling menonjol adalah mantan Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru.
Pengumuman gelar pahlawan ini tidak hanya sekadar simbol penghormatan nasional, tetapi juga menghadirkan sejumlah hak dan tunjangan bagi penerima gelar maupun keluarga atau ahli warisnya.
Gelar Pahlawan Nasional menjadi bentuk pengakuan resmi negara atas jasa luar biasa para tokoh yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Alasan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pendahulu, khususnya para pemimpin yang berkontribusi besar bagi bangsa.
“Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga memastikan bahwa Soeharto termasuk dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, meskipun sembilan nama lain belum diumumkan. Pernyataan singkatnya saat dikonfirmasi soal Soeharto adalah: “Ya, masuk, masuk (Soeharto).”
Proses Penentuan Pahlawan Nasional
Penentuan penerima gelar Pahlawan Nasional melalui proses panjang. Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan pada 2025. Usulan datang dari berbagai pihak, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
Beberapa nama yang menarik perhatian publik antara lain Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah. Usulan ini mencakup tokoh dari berbagai latar belakang, baik politik, militer, agama, maupun aktivis sosial.
Namun, pemberian gelar Soeharto menuai kontroversi. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden tersebut. Sikap serupa disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
Di sisi lain, sejumlah organisasi massa Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendukung pemberian gelar kepada Soeharto.
Daftar Nama Usulan Pahlawan Nasional 2025
Beberapa nama yang diusulkan pada tahun 2025 antara lain:
KH. Muhammad Yusuf Hasyim - Jawa Timur
Demmatande - Sulawesi Barat
KH. Abbas Abdul Jamil - Jawa Barat
Marsinah - Jawa Timur
Selain itu, sejumlah tokoh yang diusulkan sebelumnya memenuhi syarat untuk diajukan kembali:
K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur, diusulkan 2010)
H.M. Soeharto (Jawa Tengah, diusulkan 2010)
K.H. Bisri Syansuri (Jawa Timur, diusulkan 2020)
Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah, diusulkan 2010)
Secara keseluruhan, daftar calon Pahlawan Nasional mencakup tokoh dari berbagai sektor: politik, militer, agama, pendidikan, hingga aktivis sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa gelar Pahlawan Nasional bukan hanya tentang prestise, tetapi juga pengakuan atas kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Hak dan Tunjangan Pahlawan Nasional
Selain mendapatkan pengakuan nasional, penerima gelar Pahlawan Nasional membawa hak dan tunjangan bagi keluarga atau ahli waris.
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018, keluarga pahlawan berhak menerima tunjangan Rp 50 juta per tahun. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengorbanan penerima gelar.
Selain itu, ahli waris juga memperoleh tunjangan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Seorang Pahlawan Nasional berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP).
Bila makam berada di luar TMP, negara berhak melakukan pemugaran makam sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan.
Hak-hak ini bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian jangka panjang bagi keluarga penerima gelar. Hal ini penting untuk menjaga penghormatan terhadap sejarah dan kontribusi para tokoh yang berjasa bagi bangsa.
Kontroversi dan Dukungan Publik
Keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu perdebatan di masyarakat. Penolakan datang dari aktivis dan akademisi yang menyoroti sisi kontroversial pemerintahan Soeharto.
Sebaliknya, dukungan muncul dari sejumlah ormas dan tokoh masyarakat yang menilai Soeharto memiliki jasa nyata dalam pembangunan nasional, stabilisasi ekonomi, dan politik di masa pemerintahannya.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa penentuan Pahlawan Nasional bukan semata-mata keputusan simbolis, tetapi juga membutuhkan pertimbangan sejarah, kontribusi, dan persepsi publik. Pemerintah menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, dengan kajian mendalam dari GTK.
Makna Hari Pahlawan 2025
Peringatan Hari Pahlawan 2025 mengingatkan masyarakat tentang jasa para pendahulu yang berkontribusi dalam kemerdekaan, pembangunan, dan kesejahteraan bangsa.
Pengumuman penerima gelar Pahlawan Nasional menjadi momen refleksi atas sejarah Indonesia, sekaligus menegaskan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa.
Bagi masyarakat, gelar ini mengingatkan pentingnya kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Keputusan pemerintah untuk menganugerahi Soeharto gelar Pahlawan Nasional sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah kepemimpinan Indonesia tetap menjadi bahan evaluasi, perdebatan, dan refleksi bagi generasi kini dan mendatang.
Hari Pahlawan 2025 tidak hanya tentang mengenang jasa pejuang kemerdekaan, tetapi juga menghormati tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Presiden Soeharto, yang, meskipun kontroversial, diakui jasanya oleh pemerintah.
Selain penghargaan simbolik, gelar ini membawa hak dan tunjangan bagi keluarga atau ahli waris, termasuk tunjangan Rp 50 juta per tahun, tunjangan kesehatan, dan pemakaman di TMP.
Hari Pahlawan 2025 menjadi pengingat bahwa sejarah Indonesia adalah perjalanan panjang, dengan tokoh-tokoh yang jasanya dapat menimbulkan kontroversi sekaligus memberikan inspirasi bagi generasi masa kini.
Gelar Pahlawan Nasional menjadi simbol pengakuan resmi negara, sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk menghargai jasa para pendahulu dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.