JAKARTA - Indonesia menegaskan kembali komitmennya memperkuat hak asasi manusia (HAM) dalam ranah domestik dan internasional melalui pidato strategis di forum tingkat tinggi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-61. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada sesi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23 Februari 2026, saat Indonesia memegang posisi penting sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun ini.
Indonesia Memperkuat Komitmen HAM di Panggung Global
Dalam forum Dewan HAM PBB, Sugiono menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan pada Indonesia merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Pernyataan itu tidak hanya mencerminkan tanggung jawab politik, tetapi juga cerminan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di tengah tantangan global yang kompleks.
Menurut Sugiono, hak asasi manusia bukan sekadar slogan diplomatik, melainkan hak yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Dia menyebutkan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, pendidikan, rasa aman, serta peluang ekonomi adalah esensi dari penghormatan terhadap martabat manusia. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Indonesia melihat penegakan HAM sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Pengembangan RANHAM Sebagai Basis Perlindungan HAM Nasional
Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keenam. RANHAM ini dirancang untuk memperkuat koordinasi, akuntabilitas, dan implementasi perlindungan HAM secara berkelanjutan. Langkah ini memperlihatkan bagaimana pemerintah berupaya menyatukan kebijakan nasional dalam rangka pemajuan HAM di tingkat lokal dan nasional.
Selain itu, Sugiono juga menyinggung upaya reformasi hukum nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Menurutnya, perubahan ini menjadi bagian dari memperbaiki tata kelola hukum agar lebih selaras dengan perlindungan HAM di Indonesia.
Indonesia Serukan Imparsialitas dan Transparansi di Dewan HAM PBB
Dalam konteks internasional, Indonesia menekankan pentingnya menjaga imparsialitas, objektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi Dewan HAM PBB. Sugiono menggarisbawahi bahwa di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik, Dewan HAM harus tetap menjadi ruang diskusi yang adil dan tidak berpihak, serta mampu menanggapi berbagai tantangan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia dengan prinsip yang kuat.
Manuver diplomatik Indonesia ini mencerminkan strategi untuk menjadikan Dewan HAM sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab dalam menangani isu-isu hak asasi manusia secara global. Negara ini ingin memastikan bahwa peran Dewan HAM tidak sekadar retorika, tetapi benar-benar berkontribusi dalam memperbaiki kondisi nyata di lapangan.
Dukungan pada Krisis Internasional dan HAM Palestina
Di forum tersebut, Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian krisis yang terjadi di beberapa kawasan dunia. Salah satunya adalah komitmen Indonesia terhadap pemulihan hak-hak rakyat Palestina. Sugiono menyatakan bahwa dukungan tersebut bukan sekadar sikap simbolis, tetapi suatu komitmen yang teguh dan konsisten terhadap hak asasi yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.
Selain isu Palestina, Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian krisis Myanmar melalui penerapan Konsensus Lima Poin ASEAN. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Indonesia melihat keterlibatan aktif dalam penyelesaian konflik sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif terhadap pemajuan HAM di tingkat global.
Komitmen Kerja Sama Internasional dan Multilateralisme Global
Menutup pidatonya, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk memperkuat kerja sama internasional dan multilateralisme global. Pernyataan ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia tidak berhenti pada pernyataan semata, tetapi juga dilanjutkan melalui ikhtiar bersama negara-negara lain untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan bermartabat.
Upaya ini juga mencerminkan posisi Indonesia yang ingin memainkan peran konstruktif dalam sistem multilateralisme internasional, di mana dialog dan kerja sama menjadi kunci dalam memperkuat institusi internasional serta menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan pendekatan yang inklusif dan berimbang.
Dengan demikian, pernyataan yang di sampaikan Sugiono dalam sesi tersebut bukan hanya menggambarkan kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga aspirasi Indonesia dalam memperkuat sistem penegakan HAM baik di tingkat nasional maupun global. Komitmen ini diharapkan mampu diterima dan diwujudkan melalui kerja sama stakeholders internasional.