JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi zakat nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran zakat dipastikan mengikuti ketentuan ashnaf serta mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pemetaan penerima manfaat.
Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin terarah dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tata kelola zakat tidak cukup hanya fokus pada penghimpunan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik.
Oleh karena itu, integrasi data menjadi keniscayaan agar penyaluran zakat sejalan dengan peta kemiskinan dan kerentanan sosial yang terukur.
“Distribusi zakat harus sesuai ashnaf dan berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa zakat benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberi dampak yang terukur,” tegas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur dalam keterangannya, 25 Februari 2026.
Integrasi Data untuk Ketepatan Sasaran
Menurut Waryono, pendekatan berbasis data menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi distribusi zakat. Penggunaan DTSEN memungkinkan penyaluran bantuan selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga zakat dapat menjangkau kelompok paling rentan secara lebih tepat.
Pendekatan ini juga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat. Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran serta memastikan intervensi zakat lebih merata.
Pemanfaatan data sosial ekonomi nasional juga akan dikolaborasikan dengan basis data yang dimiliki lembaga pengelola zakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan presisi dalam menentukan prioritas penerima manfaat.
Penguatan Tata Kelola Zakat Nasional
Kemenag menilai tantangan pengelolaan zakat saat ini bukan hanya pada besarnya potensi penghimpunan dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan validitas data penerima manfaat. Optimalisasi zakat sangat bergantung pada sistem pelaporan dan pemetaan mustahik yang akurat.
Dengan basis data yang kuat, distribusi zakat tidak lagi bersifat sporadis, tetapi dapat direncanakan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi zakat dalam mengurangi beban sosial masyarakat.
Selain itu, penguatan regulasi, literasi zakat, serta kapasitas kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan umat.
Sinergi Lembaga Pengelola Zakat
Kemenag terus memperkuat koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai Lembaga Amil Zakat melalui forum koordinasi serta pembinaan rutin. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.
Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan distribusi zakat menjangkau wilayah dan kelompok yang selama ini belum terlayani secara optimal. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Momentum Ramadan Perkuat Konsolidasi Zakat
Ramadan dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi tata kelola zakat dan wakaf secara nasional. Melalui berbagai forum, Kemenag mendorong seluruh pemangku kepentingan menyamakan visi bahwa zakat bukan sekadar penyaluran dana, melainkan bagian dari strategi pembangunan sosial keagamaan yang terintegrasi.
Pendekatan berbasis data diharapkan membuat zakat lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan pengelolaan yang semakin terarah, zakat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.
