JAKARTA - Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya pada sektor produk halal. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan buka bersama dan santunan yang diselenggarakan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026, yang juga menghadirkan talkshow bertema pembiayaan bagi pelaku UMKM produk halal.
Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa penguatan UMKM halal membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Upaya tersebut mencakup sosialisasi, edukasi, literasi, serta fasilitasi sertifikasi halal yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
"Jumlah UMK kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal." ungkap Muhammad Aqil Irham, 26 Februari 2026.
Pentingnya Kolaborasi Penguatan UMKM Halal
Menurut Aqil Irham, besarnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia menuntut adanya pendekatan kolaboratif agar proses penguatan UMKM dapat berjalan efektif. Tanpa sinergi berbagai pihak, upaya peningkatan daya saing dinilai tidak akan maksimal.
BPJPH terus mendorong berbagai bentuk kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses sertifikasi halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.
Selain itu, berbagai program pendampingan terus diperkuat agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh sertifikat halal, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas usaha dan memperluas pasar produk mereka.
Tren Pasar Halal Semakin Meningkat
Aqil Irham juga menyoroti perubahan perilaku konsumen yang semakin selektif terhadap produk yang dikonsumsi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal terus meningkat dan menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang.
“UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen hari ini semakin selektif dalam memilih produk. Bahkan anak-anak Gen-Z saja sekarang kalau di mall atau di tempat-tempat umum kalau mau makan nanya dulu, ini sudah (bersertifikat) halal belum? Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” sambungnya, 26 Februari 2026.
Dalam konteks tersebut, label halal tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai faktor penting dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.
Program Sertifikasi Halal Terus Diperluas
BPJPH terus menghadirkan berbagai kebijakan untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal. Salah satu program yang menjadi andalan adalah fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil.
"Karena itu, BPJPH hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK melalui berbagai kebijakan, termasuk program fasilitasi sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Setiap tahunnya, kami mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMK yang jumlahnya terus naik. Tahun ini meningkat sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis dari tahun 2025 sebanyak 1,1 juta sertifikat." lanjutnya, 26 Februari 2026.
Meski jumlah sertifikat halal gratis terus bertambah, angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak masih sangat dibutuhkan.
Peran Pembiayaan Syariah untuk UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryono R Lamangkona menekankan pentingnya kerja sama semua pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan UMKM nasional, termasuk melalui pembiayaan berbasis syariah.
“Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal kepada masyarakat luas,” ujarnya, 26 Februari 2026.
Direktur Consumer Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta menambahkan bahwa perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM halal melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Skema tersebut dinilai mampu memberikan akses permodalan yang lebih inklusif sekaligus mendorong pengelolaan usaha yang lebih baik.
Selain menyediakan pembiayaan, bank syariah juga dapat berperan dalam pendampingan usaha sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnis. Dukungan terhadap proses sertifikasi halal hingga pengembangan produk dan ekspansi pasar juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal di tingkat nasional maupun global.
